SEKILAS INFO
: - Minggu, 25 Juli 2021 | 15:43 WIT
  • 5 bulan yang lalu / Patuhi protokol kesehatan#JAGA DIRI dan KELUARGA Anda dari Virus Corona (Covid-19) #SelaluPakaiMasker #SelaluCuciTangan #JagaJarak

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan good governance itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ternate sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Ternate dirasakan semakin berat, karena dituntut untuk dapat menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif dan berdaya saing tinggi dengan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan melalui penyederhanaan birokrasi perijinan dan percepatan waktu penyelesaian yang memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Investasi (penanaman modal) merupakan salah satu komponen  dalam pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Investasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan untuk menarik penanam modal menanamkan modalnya di berbagai daerah, maka maka diperlukan langkah-langkah pengembangan dan penetapan sistem serta porsedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ternate bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

  • Kedudukan

Kewenangan DPMPTSP Kota Ternate didasarkan pada Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan OPD.

  • Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan tersebut, sesuai peraturan Walikota, maka secara rinci tupoksi tersebut sebagai berikut:

  1. memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan,keuangan,urusan tata usaha,perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas
  2. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
  3. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tehnik dan pelaksanaan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan
  4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan bidang informasi
  5. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis danpelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penanaman modal
  7. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan promosi penanaman modal

Peraturan Walikota No 20 Tahun 2017